Tugas Presiden Sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan Indonesia

Presiden Republik Indonesia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Seorang presiden sudah semestinya menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai pada undang-undang. Dalam menjalankannya, di bantu dengan wakil presiden beserta menterti-menterinya. Selain itu, presiden bertugas tidak hanya dalam eksekutif saja. Tetapi, juga dalam bidang legislatf dan yudikatif. Selengkapnya akan kami bahas mengenai tugas presiden pada artikel ini.

Sampai saat ini, Indonesia sudah masuk dalam presiden ke-7 yaitu Ir. Joko Widodo. Dasar hukum yang mengatur tugas, fungsi presiden, kewenangan dan haknya terdapat dalam UUD 1945. Tentu, harus di patuhi oleh semua pihak. Presiden memegang kekuasaan eksekutif serta hak prerogatif presiden. Ada lembaga yang bertugas mengawasi presiden yaitu DPR. Sejatinya, presiden tetap memenuhi kebutuhan rakyatnya. Lalu, apa saja tugas presiden?

Istana Merdeka Tugas Presiden
sumber:merdeka.com

Tugas Presiden Sebagai Kepala Negara

Presiden memegang kepemimpinan sebagai kepala negara. Sapa saja tugasnya dalam memimpin negara? Berikut ini kami ulas dengan lengkap:

  • Presiden memegang kekuasaan tertinggi terhadap angkatan Darat, angkatan laut serta angakatan udara. (tercantum dalam UUD 1945 pasal 10)
  • Presiden mengangkat suta serta konsul. ( tercantum dalam UUD 1945 pasal 13 ayat 1)
  • Presiden menerima penempatan dari duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR(Dewan Perwakilan Rakyat). (tercantum dalam UUD 1945 pasal 13 ayat 3)
  • Negara mampu menjamin kemerdekaan setiap penduduk dalam memeluk agama, beribadat menurut agama serta kepercayaannya. (tercantum dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2)
  • Negara memberikan prioritas yang lebih terhadap anggaran pendidikan. Sekurang-kurangnya yaitu dua puluh persen dari APBN(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Serta dari APBD daerah dalam kebutuhan pendidikan nasional. (tercantum dalam UUD 1945 pasal 32 ayat 1)
  • Negara berperan memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah adanya peradaban dunia. Dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam mengembangkan dan memelihara nilai kebudayaan. (tercantum dalam UUD 1945 pasal 32 ayat 2)
  • Fakir miskin serta anak anak yang terlantas dipelihara oleh negara. (tercantum dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1)
  • Negara harus mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat. Serta memberdayakan masyarakat lemah maupun tidak mampu sesuai pada kemanusiaan. (tercantum dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 2)
  • Negara harus bertanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitan umum atas kelayakannya. (tercantum dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 3)

Tugas Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan

Presiden juga memiliki tugas sebagai kepala pemerintahan. Tentu, terdapat landasan yang digunakan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Hal ini digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Apa saja tugasnya? Berikut lebih jelasnya kami sampaikan.

  • Presiden memegang penuh kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (tercantum dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 1)
  • Presiden menetapkan peraturan pemerintah dalam menjalankan undang-undang. (tercantum dalam UUD 1945 pasal 5 ayat 2)
  • Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan para menteri (tercantum dalam UUD 1945 pasal 17 ayat 2)
  • Hubungan wewenang pemerintah pusat dan daerah, kabupaten, kota, atau provinsi, kabupaten, kota di atur sesuai undang-undang dengan memperhatikan keragaman daerah. (tercantum dalam UUD 1945 pasal 18B ayat 1)
  • Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatkan SDA dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat serta daerah diatur secara adil dan selaras berdasarkan Undang-undang (tercantum dalam UUD 1945 pasal 18B ayat 2)
  • Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang di setujui bersama. (tercantum dalam UUD 1945 pasal 20 ayat 4)
  • Rancangan Undang-undang APBN negara di ajukan oleh presiden agar di bahas bersama dengan DPR dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Daerah. (tercantum dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2)
  • ABPK ( anggota badan pemeriksa keuangan) dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan perwakilan Daerah serta di resmikan oleh Presiden. (tercantum dalam UUD 1945 pasal 23F ayat 1)
  • Calon Hakim Agung di usulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR agar mendapatkan persetujuan selanjutnya di tetapkan oleh Presiden. (tercantum dalam UUD 1945 pasal 24A ayat 3)
  • Anggota Yudisial di angkat serta di berhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR.
  • MK (Mahkamah Konstitusi) memiliki sembilang anggota hakim konstitusi yang di tetapkan oleh presiden. Diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung,tiga orang oleh presiden dan tiga orang oleh DPR. (tercantum dalam UUD 1945 pasal 24C ayat 3)
  • Pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara. (tercantum dalam UUD 1945 pasal 28I ayat 4)
  • Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah harus membiayainya. (tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2)
  • Pemerintah harus mengusahakan serta menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Yang berguna untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan dan akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, diatur undang-undang(tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 3)
  • Pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama serta persatuan bangsa. Demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan seluruh masyarakat. (tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 5)

Wewenang Presiden

Presiden memiliki wewenang untuk memberikan beberapa keputusan yang dibutuhkan oleh negara. Berikut ini beberapa wewenang presiden tercantum dalam UUD 1945 meliputi:

  • Presiden berhak untuk mengajukan RUU(rancangan undang-undangan) kepada DPR. (pasal 5 ayat 1)
  • Presiden atas persetujuan DPR menyataakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. (pasal 11 ayat 1)
  • Dalam membuat perjanjian internasional yang melibatkan asyarakatluas, beban keuangan negara atau perubahan dan pembentukan undang-undang harus melalui persetujuan DPR. ( pasal 11 ayat 2)
  • Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat dan akibat keadaan bahaya di tetapkan menggunakan undang-undang. (pasal 12)
  • Presiden memberi rehabilitasi dan grasi dengan memperhatikan pertimbagan MA(pasal 1 ayat 1)
  • Presiden memberi amnesti serta bolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 15)
  • Presiden membentuk dewan pertimbnagan yang bertugas memberikan nasihat serta pertimbangan kepada Presiden. Yang kemudian di atur dalam Undang-undang(pasal 16)
  • Dalam hal ihwal kegentingan yang bersifat memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai penganti UU. (pasal 22 ayat 1)
  • Cabang cabang produksi yang bersfat penting terhadap negara dan menguasai banyak kebutuhan hidup harus di kuasai oleh negara (pasal 33 ayat 2)
  • Kekayaan alam, bumi serta air yang ada di dalamnya dikuasi oleh negara. Dapat di pergunakan sebaik-baiknya, untuk memakmurkan rakyat. (pasal 33 ayat 3)

Nah, begitulah ulasan lengkap mengenai tugas presiden. Presiden memang memiliki tugas yang cukup berat. Namun, hal itu tentu sudah sesuai dengan kemampuannya. Seorang presiden mampu mengambil keputusan yang penting. Terutama untuk kesejahteraan rakyatnya. Presiden tetap harus mementingkan kebutuhan rakyat di bandingkan segalanya. Karena, rakyat sangat penting untuk di nomor satukan. Semua kebijakan yang di buat presiden tentu akan di evaluasi juga oleh DPR. Semoga bermanfaat !

Spread the love

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.